Kubu Yusril: Rumah Rakyat Gak Ada IMB dan Sertifikat Dirobohin. Bangunan di Zona Reklamasi Tanpa Sertifikat dan IMB Ayo Robohin. Kalau Ngga, Gub DKI yang Roboh!

Kubu Yusril: Rumah Rakyat Gak Ada IMB dan Sertifikat Dirobohin. Bangunan di Zona Reklamasi Tanpa Sertifikat dan IMB Ayo Robohin. Kalau Ngga, Gub DKI yang Roboh! - Apa kabar Sobat PORTAL PIYUNGAN, Kali ini kita akan berbagi info Kubu Yusril: Rumah Rakyat Gak Ada IMB dan Sertifikat Dirobohin. Bangunan di Zona Reklamasi Tanpa Sertifikat dan IMB Ayo Robohin. Kalau Ngga, Gub DKI yang Roboh!. Penasaran ingin mengetahuinya? Oya untuk memudahkan Sobat, kami membagi info ini dalam label Artikel BERITA TERBARU, Artikel KABAR INDONESIA, Artikel POLITIK, Artikel PORTAL PIYUNGAN, Biar gak kelamaan yuk langsung di simak saja Sob.

Judul : Kubu Yusril: Rumah Rakyat Gak Ada IMB dan Sertifikat Dirobohin. Bangunan di Zona Reklamasi Tanpa Sertifikat dan IMB Ayo Robohin. Kalau Ngga, Gub DKI yang Roboh!
link : Kubu Yusril: Rumah Rakyat Gak Ada IMB dan Sertifikat Dirobohin. Bangunan di Zona Reklamasi Tanpa Sertifikat dan IMB Ayo Robohin. Kalau Ngga, Gub DKI yang Roboh!

Kubu Yusril: Rumah Rakyat Gak Ada IMB dan Sertifikat Dirobohin. Bangunan di Zona Reklamasi Tanpa Sertifikat dan IMB Ayo Robohin. Kalau Ngga, Gub DKI yang Roboh!

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk berani menggusur bangunan mewah di jalur hijau tanpa izin.

Kaban menilai Ahok hanya berani menggusur bangunan tanpa izin jika pemiliknya adalah rakyat kecil.

“Bangunan mewah dijalur hijau tanpa ikuti tata ruang DKI jelas pelanggaran. Kapan dirobohin Pak Gub yth,” ungkap Kaban di akun Twitter, Senin, 23 Mei 2016.

Kaban, bahkan, mengingatkan jika Ahok pilih kasih, jabatannya sebagai gubernur bakal terancam.

“Rumah rakyat gak ada IMB dan sertifikat dirobohin. Bangunan di zona reklamasi tanpa sertifikat dan IMB ayo robohin. Kalau ngga, Gub DKI yang roboh,” tegas Kaban.

Sikap ahok yang tidak adil tersebut, menurut Kaban, merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dapat merongrong keutuhan negara.

“Discretion Gub DKI pelanggaran hukum dan abuse of power memperkaya orang lain merugikan negara,” katanya.

Seperti diketahui, setakat ini, PBB dalam sejumlah kesempatan lebih gencar melakukan oposisi terhadap kebijakan Ahok. Hal ini dinilai karena Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra bakal maju menantang Ahok dalam Pilkada 2017 mendatang.

Selamat, Sobat Baru saja selesai membaca informasi: