Ahok Ketar Ketir Tak Lulus Verifikasi, Ratna Sarumpaet: Kita Usulkan Ahok Jadi Kepala Satpol PP

Ahok Ketar Ketir Tak Lulus Verifikasi, Ratna Sarumpaet: Kita Usulkan Ahok Jadi Kepala Satpol PP - Apa kabar Sobat PORTAL PIYUNGAN, Kali ini kita akan berbagi info Ahok Ketar Ketir Tak Lulus Verifikasi, Ratna Sarumpaet: Kita Usulkan Ahok Jadi Kepala Satpol PP. Penasaran ingin mengetahuinya? Oya untuk memudahkan Sobat, kami membagi info ini dalam label Artikel BERITA TERBARU, Artikel KABAR INDONESIA, Artikel POLITIK, Artikel PORTAL PIYUNGAN, Biar gak kelamaan yuk langsung di simak saja Sob.

Judul : Ahok Ketar Ketir Tak Lulus Verifikasi, Ratna Sarumpaet: Kita Usulkan Ahok Jadi Kepala Satpol PP
link : Ahok Ketar Ketir Tak Lulus Verifikasi, Ratna Sarumpaet: Kita Usulkan Ahok Jadi Kepala Satpol PP

Ahok Ketar Ketir Tak Lulus Verifikasi, Ratna Sarumpaet: Kita Usulkan Ahok Jadi Kepala Satpol PP

Pegiat HAM Ratna Sarumpaet berniat mengusulkan Ahok sebagai kepala Satpol PP jika gagal maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta Juni 2017 mendatang.

“Bagus. Kalau gak lolos juga, Ahok @basuki_btp kita usulkan diangkat jd Kepala SATPOL PP,” kata perempuan yang juga seorang seniman itu di akun Twitter miliknya, Jumat 10 Juni 2016.

Sebab, menurut Ratna, jika sehari saja Ahok diizinkan menambah kekuasaan, malapetaka bakal semakin menimpa Jakarta.

Sebelumnya, Ahok geram atas upaya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap formulir bukti dukungan yang telah dikumpulkan oleh para pendukung Ahok. Ahok pun kesal dan mempersilakan pihak lain jika ingin merebut kursi Gubernur DKI di Pilkada 2017 mendatang.

Merasa ketar ketir dan terdesak, Ahok mengeluarkan peryataan keras.

"Lu makan aja ini kursi gubernur kalau lu mau. Gue mau selesai saja Oktober 2017. Aku juga kerja keras di sini kok. Lu kok pengen banget kursi gubernur? Lu ambil saja kalau pengen saya enggak ikut," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu 8 Juni 2016 kemarin.

Sebenarnya, jika memang mendapatkan dukungan real dari publik, keputusan yang tercantum dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur Pilkada. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tindakan revisi terhadap undang-undang yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak 2017 itu pada Kamis, 2 Juni 2016 tidaklah perlu dipandang sebagai penyulit langkahnya menuju DKI 1.

Sebelumnya, Teman Ahok mengklaim sudah mengumpulkan 900.000 lebih bentuk dukungan, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Dengan aturan tersebut, KTP yang telah berhasil dikumpulkan kemungkinan tak bisa digunakan seluruhnya.

[portalpiyungan.com]

Selamat, Sobat Baru saja selesai membaca informasi: