Penghematan Subsidi Listrik Rp 20 T untuk Bangun Infrastruktur di RI

Penghematan Subsidi Listrik Rp 20 T untuk Bangun Infrastruktur di RI - Apa kabar Sobat PORTAL PIYUNGAN, Kali ini kita akan berbagi info Penghematan Subsidi Listrik Rp 20 T untuk Bangun Infrastruktur di RI. Penasaran ingin mengetahuinya? Oya untuk memudahkan Sobat, kami membagi info ini dalam label Artikel Berita, Artikel Fenomena, Artikel Indonesia, Artikel Kabar, Artikel POLITIK, Artikel Portal, Artikel Ragam, Biar gak kelamaan yuk langsung di simak saja Sob.

Judul : Penghematan Subsidi Listrik Rp 20 T untuk Bangun Infrastruktur di RI
link : Penghematan Subsidi Listrik Rp 20 T untuk Bangun Infrastruktur di RI

Penghematan Subsidi Listrik Rp 20 T untuk Bangun Infrastruktur di RI

PORTAL BERITA 25 - Pemerintah mulai awal tahun 2017 mendatang akan melakukan pencabutan subsidi bertahap kepada 18,8 juta pelanggan listrik 900 VA. Sebanyak 18,8 juta rumah tangga pelanggan 900 VA dicabut karena dianggap ke dalam kategori mampu.

Pencabutan subsidi listrik tahun depan diperkirakan menghemat belanja dalam APBN 2017 sebesar Rp 20 triliun. Dana Rp 20 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

"Rp 20 triliun dikembalikan APBN untuk bangun infrastruktur sebanyak-banyaknya. Tidak hanya listrik, juga jalan segala sarana dan prasarana untuk daerah remote," tutur Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman dalam Diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Dengan adanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, perekonomian di Indonesia bisa meningkat. Hal ini dikarenakan semakin mudahnya akses dan fasilitas listrik di daerah.

"Maka masyarakat di daerah itu nanti katakanlah bisa dapat listrik yang belum dapat jalan bisa dapat jalan. Sehingga ekonomi masyarakat pedesaan bisa membaik," kata Jarman.

Pencabutan subsidi ke pelanggan PLN yang dianggap mampu sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009.

"Di situ dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi adalah masyarakat tidak mampu," kata Jarman. (drk/drk)

(detik)

Selamat, Sobat Baru saja selesai membaca informasi: