KEREN ! Program Anies-Sandi DP 0 Akan Mampu Mengatasi 83% Minimnya Hunian Warga DKI

KEREN ! Program Anies-Sandi DP 0 Akan Mampu Mengatasi 83% Minimnya Hunian Warga DKI - Apa kabar Sobat PORTAL PIYUNGAN, Kali ini kita akan berbagi info KEREN ! Program Anies-Sandi DP 0 Akan Mampu Mengatasi 83% Minimnya Hunian Warga DKI. Penasaran ingin mengetahuinya? Oya untuk memudahkan Sobat, kami membagi info ini dalam label Artikel Berita, Artikel Fenomena, Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Muslim, Artikel POLITIK, Artikel Ragam, Artikel Terkini, Artikel Update, Biar gak kelamaan yuk langsung di simak saja Sob.

Judul : KEREN ! Program Anies-Sandi DP 0 Akan Mampu Mengatasi 83% Minimnya Hunian Warga DKI
link : KEREN ! Program Anies-Sandi DP 0 Akan Mampu Mengatasi 83% Minimnya Hunian Warga DKI

KEREN ! Program Anies-Sandi DP 0 Akan Mampu Mengatasi 83% Minimnya Hunian Warga DKI

Program Hunian Terjangkau dan DP Nol Rupiah yang ditawarkan pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan salah satu upaya mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok dan menurunkan biaya hidup warga Jakarta.

Bila melihat jumlah properti yang ada dibandingkan dengan jumlah keluarga, DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian.

Program Hunian Terjangkau dan DP Nol Rupiah ini akan mampu mengurangi minimnya hunian (backlog) dari sekitar 300.000 unit ke hanya 50.000 unit (83%) dalaam jangka waktu 5 tahun.

Berikut ilustrasinya:

Dengan program ini nantinya Pemprov DKI akan memberi subsidi talangan DP bagi warga DKI yang belum punya rumah.

Dengan asumsi harga rumah Rp 350 juta, konsumen harus membayar DP 15% (15% x Rp.350 juta = Rp.53 juta).

Misalkan, untuk target penerima program sebanyak 50.000 keluarga/individu warga Jakarta, maka Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya (subsidi DP) sebanyak:

50.000 unit x Rp.53 juta (besaran DP untuk properti seharga Rp.350 juta) = Rp. 2.7 trilliun (4% dari APBD DKI saat ini).

Maka, apabila penyaluran subsidi program DP 0 Rupiah ini dilakukan setiap tahunnya, dalam 5 tahun akan ada 250.000 warga Jakarta yang akan mendapat hunian. Sehingga Jakarta akan mengurangi minimnya hunian (backlog) dari sekitar 300.000 unit ke hanya 50.000 unit (83%).

Note: APBD DKI yang dipakai untuk program ini 4% dari total APBD DKI. Sedangkan serapan anggaran DKI Jakarta saat ini mencapai sekitar 87%. Artinya ada 13% amanah uang rakyat (APBD) belum optimal penggunaannya terutama untuk membantu warga DKI.

Siapakah target penerima manfaat program?

Warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP).
Warga kelas menengah ke bawah, dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp.7 juta/bulan, dan belum memiliki properti sendiri.
Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.
Prioritas pertama yang menjadi sasaran program adalah warga yang telah menjadi warga DKI dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun, dibuktikan dengan sejak kepemilikan KTP DKI), untuk menghindari adanya “warga DKI dadakan” demi mendapatkan program.

Properti seperti apa yang ditawarkan dalam program ini?

Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sampai sekitar Rp 350juta.
Penggunaan istilah “rumah” merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal.
Tentu properti senilai di atas sekitar Rp.400 juta atau bahkan Rp.1M bukanlah jenis properti yang ditawarkan dalam fasilitas ini.

Apa bedanya antara DP 0 Rupiah dengan DP 0%?

Tidak perlu terlalu fokus pada terminologi ini, tidak ada perbedaan yang dialami oleh konsumen. Ini hanya meluruskan saja:

DP 0 rupiah = bank tetap mendapatkan uang muka, hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) oleh pihak lain, dalam hal ini pemprov DKI Jakarta.
DP 0% = bank tidak mendapatkan uang muka sama sekali.
Anies-Sandi sejauh ini fokus pada DP 0 Rupiah.
Apakah program DP 0 Rupiah satu-satunya rencana Anies-Sandi dalam bidang perumahan atau mewujudkan hunian terjangkau?

- Program DP 0 merupakan salah satu rencana program Anies-Sandi dalam mewujudkan hunian terjangkau di Jakarta.
- Pendekatan yang menyeluruh:
- Penataan kampung (urban renewal) untuk masyarakat miskin.
- Memulai kembali program MH Thamrin yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar (saluran, infrastruktur air bersih, pengolahan sampah, dan sebagainya), dengan pemberdayaan sosial ekonomi warga kampung.
- Caranya dengan merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.
- Insentif Rumah Sewa.
- Bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah sewa, terutama yang berada di kawasan kumuh, sebagai ganti dalam mengalihfungsikan rumah/bangunannya menjadi rumah sewa.
- Reformasi birokrasi sektor perumahan.
- Program di mana pemerintah, melalui sebuah BLU (Badan Layanan Umum) khusus mengelola hunian terjangkau, mengendalikan harga tanah melalui kegiatan jual beli tanah dengan pendataan administrasi yang transparan untuk kemudian dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan (termasuk untuk pembangunan hunian).
- Meningkatkan investasi rumah susun.
- Pemerintah secara aktif mendorong pembangunan rumah susun, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di pusat-pusat perekonomian warga dengan prinsip Transit Oriented Development (pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan memaksimalkan penggunaan angkutan massal seperti Busway/BRT, MRT, LRT, serta dilengkapi ruas untuk pejalan kaki dan sepeda).
Bagaimana keterkaitan program ini dengan visi misi Anies-Sandi?
- Program ini merupakan salah satu wujud visi menurunkan biaya hidup di Jakarta yang tidak terjangkau bagi sebagian warga, selain mengendalikan harga bahan pokok, memberikan transportasi terintegrasi yang terjangkau (OK OTrip), menyediakan lapangan kerja (OK OCE), dan pendidikan memadai (KJP Plus).
- Program DP 0 Rupiah adalah salah satu upaya mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok warga Jakarta.
Di manakah lokasi propertinya?

Berada di wilayah DKI Jakarta.
- Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.
- Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.
- Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).
SELENGKAPNYA: http://ift.tt/2mgSi4L

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

Selamat, Sobat Baru saja selesai membaca informasi: